Sejumlah Kontraktor di Sekadau Keluhkan Persyaratan Lelang, Anggota DPRD Angkat Bicara

SEKADAU. Sejumlah kontraktor lokal mengeluhkan paket lelang Puskesmas tahun anggaran 2019 di Dinas Kesehatan kabupaten Sekadau.

Pasalnya, ada indikasi persyaratan lelang tiga Puskesmas tersebut  dinilai mempersulit kontraktor lokal. Lelang itu sendiri sudah ditetapkan pemenangnya. Pekerjaan renovasi puskesmas Rawak, Puskesmas Sekadau Hilir dan Puskesmas Balai Sepuak semuanya dimenangkan oleh perusahaan asal Pontianak.

Masing- masing CV Nala Mitra Konstruksi memenangi lelang Puskesmas Rawak dan Sekadau Hilir, dan CV Anak Pulau memenangi renovasi Puskesmas Balai Sepuak. Anggota DPRD Sekadau, Liri Muri mengatakan ia menerima keluhan dari sejumlah kontraktor tentang sulitnya persyaratan dalam pelelangan tiga kegiatan tersebut.

"Lagi-lagi dinas kesehatan menggunakan kontraktor luar. Padahal sudah ada pengalaman bangun puskesmas menggunakan kontraktor luar, hasilnya puskesmas roboh," kata Liri (30/6) merujuk pada pembangunan Puskesmas Belitang yang roboh tak lama setelah dibangun. 

Terkait keluhan kontraktor lokal soal persyaratan lelang yang terkesan rumit, Liri menilai hal tersebut sengaja didesain sedemikian rupa karena pihak pelaksana pelelangan memahami keterbatasan kemampuan kontraktor lokal dalam memenuhi persyaratan tersebut. 

“Kontraktor lokal ini kan punya CV. Mereka bayar pajak. Sementara persyaratan lelang itu sulit dipenuhi kontraktor lokal sehingga untuk memenuhi persyaratan yang disyaratkan menjadi sulit untuk dipenuhi sehingga hanya orang-orang tertentu saja  yang bisa memenuhi syarat lelang itu. Sehingga untuk memenangi lelang tersebut sangat sulit,” ucap Liri.

Ia memaklumi pelelangan secara elektronik memang dapat diakses dan diikuti perusahaan dari mana saja, selama masih berkedudukan di Indonesia. Namun, ia juga menyayangkan tatanan lokal yang tidak diperhatikan. 

“Jangan ada kesan KKN, khususnya nepotisme. Apalagi mereka yang memiliki koneksi dengan kontraktor diluar Sekadau. Sementara orang lokal yang cari makan disini tidak dianggap. Ini artinya ada tatanan birokrasi yang tidak beres,” tegas Liri.

Ia menambahkan, pola-pola seperti itu tidak sejalan dengan visi misi yang diusung oleh bupati dan wakil bupati Sekadau yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. “Bagaimana mau maju, mandiri dan berdaya saing kalau untuk cari makan saja dipersulit,” kecamnya. (Sudarno)

Related Posts: