ITK Polri Komitmen Dukung Kawasan Perbatasan

SANGGAU - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.

Setelah dua tahun sebelumnya menilai kinerja Polda, dan tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Tahun ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe Perairan, Perbatasan antar negara dan rawan konflik.

Menurut ketua tim ITK Mabes Polri, Kombes Pol Meilina pemilihan ketiga tipe tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Pak Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan untuk mendukung iklim investasi.

Ini juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam mewujudkan anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat.

Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah.

Harapan Mabes Polri menurut Kombes Pol Meilina, dengan ITK yang akan menampilkan ranking kinerja, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres.

Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, responsif, perilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Hingga pada akhirnya pembenahan tersebut dapat menciptakan kualitas pelayanan kepada publik yang optimal.

Mengingat pentingnya penelitian ini, Mabes Polri menggandeng Kemitraan sebagai lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menyusun indeks untuk menjaga independensi pengukuran.

“Hasil ITK 2 tahun sebelumnya telah menunjukan kualitas dan independensi lembaga Kemitraan,”ungkap Kombes Pol Meilina.

Sementara itu, menurut peneliti Kemitraan Ahmad Fawaiq Suwanan, ITK awalnya dibangun atas dasar kebutuhan Polri untuk melihat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di daerah.

Dalam perkembangannya seiring kuatnya komitmen lembaga dalam melaksanakan pengukuran ini, ITK menjadi alat ukur yang komprehensif melihat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja Polri di wilayah.

“Dalam konteks kawasan perbatasan seperti Polres Sanggau,  ITK sangat kontekstual dalam rangka memastikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Terlebih masyarakat di kawasan perbatasan yang menjadi etalase negara kita” Ujar peneliti Kemitraan yang akrab disapa Fawaiq ini, Senin (17/04)

Pengukuran ITK di Polda Kalimantan Barat akan dilakukan di Polres Sanggau dan Polres Bengkayang sebagai representasi polres perbatasan.  Adapun pelaksanaan ITK di Polda Kalbar akan dilakukan selama selama  6 hari kedepan. Salah satu agenda pengukuran termasuk peninjauan Polsek perbatasan dan border gate di Entikong.

Kelebihan ITK dibandingkan alat ukur kinerja yang lain, ITK menggunakan gabungan data objektif (sekunder)  dari sembilan satuan fungsi,  data persepsi masyarakat,  observasi layanan publik dan wawancara mendalam dengan Kapolres.

“Gabungan berbagai pendekatan penelitian tersebut harapannya akan menggambarkan secara utuh potret kinerja Polres Sanggau” ujar Fawaiq. (Firmus)

Related Posts: