SINTANG (07/11/2018) - Wakil Bupati Sintang Askiman di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Jajaran Forkopimda,OPD, Ketua Komisi C DPRD Sintang Heri Maturidha dan kedua Anggota DPRD Sintang Welbertus dan Melkianus, Rombongan ini meninjau test pormasi penerimaan CPNS yang bertempat di SMK N 1Sintang Jalan MT. Haryono KM 5 Sintang.
Usai peninjauan tersebut saat detemui para awak media Askiman menjelaskan hasil peninjauannya memang dari segi pelaksanaannya sangt tertib dan displin, Menurut Askiman semua pelaksanaannya sungguh luarbiasa, "mulai dari sistem kompoterisasi,dan mekanisme,serta online sungguh luarbiasa, artinya yang dilaksanakan secara nasional test ini tidak ada kolusi dan nepotismenya semuanya sudah murni" ucap Askiman.
Kendati demikian kata Askiman ada satu hal yang menjadi masalah, bahwa passing gradenya masih terlalu tinggi sehingga mengakibatkan dua sesi test ini hanya lolos dua orang. Oleh sebab itu menurutnya pihak Pemerintah Daerah sudah merencanakan untuk melakukan audensi langsung dengan Menfan, sebab peraturan Menfan sangat menyulitkan bagi Daerah.
Askiman juga mengatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh para CPNS adalah di sebabkan oleh kebijakan penerimaan itu sendiri, pihaknya juga menyarankan "test boleh disanakan online tetapi kita minta untuk lokal regional misalnya di Kalimantan Barat ada 14 Kabupaten/Kota, yang boleh di seliksi adalah anak-anak bangsa yang da di Kalbar ini" jelas Askiman.
Ia juga menegaskan Pemerintah Pusat harus membantu untuk mengatasi insprastruktur dasar di Daerah yang masih cukup lemah dan juga di sesi ketertinggalan dan kemiskinan Daerah", Lanjut Askiman jika semua fasilitasnya sudah mencapai setandar seperti di Jawa dan Sumatra barulah passing gradenya bisa tinggi.
Sambung Askiman untuk menindak lanjuti dari dua sesi yang tidak lulus tersebut pihaknya akan segera berkorniasi dengan Menfan dan tidak cukup hanya melayangkan surat seperti Bupati Melawi, kita harus tatap muka dengan Pemerintah Pusat agar bisa berdialog secara langsung, dirinya juga meminta bahwa Pemerintah Pusat dalan mengambil keputusan harus mendengarkan Pemerintah Daerah sebab kita adalah Negara Kestuan dan tidak boleh mengambil suatu keutusan kepemimpinan yang Otogratik' tutur Askiman.
Pihaknya juga akan menyampaikan bukan hanya persoalan penerimaan PNS ini saa tetapi juga mengenaipenerimaan tunjangan khusus "berkaitan dengan guru agama sebab kita mayoritasnya agama Islam, Katholik dan Kristen berkaitan dengan tunjangan khusus para guru agama tersebut kata Aakiman tidak diatur oleh Mendikbut tetapi diatur oleh Menteri agama, tetapi tunjangan tersebut tidak dianggarakan oleh Menteri agama hal ini juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk segera beraundensi dengan Pemerintah Pusat, kita juga menjaga tetap berkeadilan dalam menjaga semua komponen"pungkasnya.
Penulis/Redaksi :Andi Suriyadi
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »